Pengurus DPD PDIP Provinsi Banten berkelit soal pernyataan Rano Karno yang berjanji akan mundur dari jabatan Plt Gubernur Banten jika suara capres-cawapres nomor 2, Jokowi-JK, kalah di Provinsi Banten. Wakil Ketua Bidang Infokom DPD PDIP Provinsi Banten Agus R Wisas menyebut bahwa pernyataan Rano Karno telah dipelintir media masa. “Saya ingin menyikapi pernyataan sejumlah pihak tentang Rano Karno, semua itu harus diluruskan. Sebab kronologis pernyataan Rano Karno tidak seperti itu. Saya menyebutkan bahwa itu (komentar Rano-red) dipelintir oleh media masa,” ujar Wisas saat jumpa pers meyikapi berita desakan agar Rano Karno menepati janjinya untuk mundur, di RM S’Rizki, Kota Serang, Jumat (11/7) sore.
Wisas bercerita, pertemuan dalam rangka konsolidasi pemenangan Jokowi-JK di Banten di Hotel Le Dian, Kota Serang, saat itu dihadiri lebih dari 1.000 fungsionaris PDIP Banten, karena saat itu kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat itu, kata Wisas, sejumlah petinggi PDIP bergantian berpidato. Pertama dibuka pengurus DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, kemudian Plh Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning, lalu Megawati Soekarnoputri dan terakhir Rano Karno selaku Ketua DPP PDIP Bidang Infokom. Menurut Wisas, Rano berbicara saat itu dalam situasi internal. Karena dalam situasi internal, maka apa-apa yang menjadi kebijakan saat itu tentu menjadi rahasia partainya. “Wartawan saja ada etikanya, ketika dibilang off the record maka wartawan tidak boleh tulis. Begitu juga dengan apa yang ada pada kami. Ketika panitia katakan itu acara internal, maka tidak boleh menjadi konsumsi publik,” kata Wisas.
Wisas menjelaskan, saat itu Rano berbicara bahwa semua petugas partai (PDIP), baik yang jadi bupati/walikota, gubenur, maupun anggota DPRD/DPR, harus bertanggung jawab atas kemenangan suara Jokowi-JK. Maka, tidak hanya anggota DPR yang siap ditarik tugasnya. Sebagai kader partai, Rano yang kini menjabat Plt Gubernur Banten juga punya resiko ketika dia bergerak dan berjuang memenangkan suara Jokowi-JK. Sama seperti anggota legislatif yang ditugaskan partai untuk memenangkan suara di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi atau DPR RI. Karena, hal itu merupakan amanat Megawati Soekarnoputri. “Jadi jangan dilihat ansih bahwa pernyataan Rano saat diskusi internal menyatakan siap saya mundur kalau suara Jokowi-JK kalah, harus mundur. Jangan begitu! Peryataan itu bukan berdiri sendiri, tapi ada rangkaian ceritanya. Nah, saya melihat ini dipelintir,” tegas Wisas. Jokowi-JK Kalah di Banten, Mahasiswa Tagih Janji Rano Karno Mundur dari Jabatannya
Semula, kata Wisas, pengurus PDIP tidak menanggapi tentang pelintiran ini. Mereka menanggapi biasa saja. Tapi, karena ada pernyataan Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah yang ikut mendesak mundur, maka mereka perlu meluruskan. “Kami luruskan bahwa pernyataan Rano itu rangkaian daripada memotivasi karena dia sebagai petugas partai yang diamanatkan dorongan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri-red) agar semua petugas partai all out galang suara,” ujar Wisas. Dalam kesempatan itu, Wisas mengajak semua elemen masyarakat Banten untuk menjaga kondusivitas di Banten. “Kita semua menghormati dan menunggu hasil pleno KPU pada 22 Juli nanti. Kita berharap tidak ada pernyataan-pernyataan yang bisa membuat suasana tidak kondusif, terutama di Banten,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Banten Rano Karno ditantang untuk menepati janji politiknya yang menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Banten jika suara capres-cawapres nomor 2, Jokowi-JK, kalah di Provinsi Banten. “Saya tidak mau membawa-bawa institusi partai saya. Saya berbicara sebagai masyarakat Banten, saya menagih dan menantang Rano Karno menepati janjinya untuk mundur. Tepati janjimu,” ujar anggota Komisi I DPRD Banten Rahmad Saputra, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Kamis (10/7). Rahmad menyatakan, dirinya hanya sekedar mengingatkan dan menagih janji Rano Karno yang pernah berjanji di depan publik bahwa dia akan mundur kalau suara Jokowi-JK kalah di Provinsi Banten. Menurut Rahmad, hasil real count, suara pasangan Jokowi-JK di Banten kalah dari suara Prabowo-Hatta.
“Memang, hasil resminya nanti di pleno KPU pada 22 Juli 2014. Tapi saya ingin mengingatkan Rano bahwa ucapan seorang pemimpin itu ibarat sabda pandita raja. Artinya, ucapan pemimpin itu tidak boleh untuk mencari sensasi, dan umbar janji. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi, jangan sedikit-sedikit janji mundur, sedikit-sedikit janji mundur. Ya udah, kalau berani, mundur saja sekalian. Gentleman dong. Berani nggak?,” tegas Rahmad. Rano Karno saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di gedung DPRD Banten, enggan menanggapi desakan tersebut. Tidak seperti biasanya, Rano pasang wajah cemberut sambil buru-buru pergi dan enggan meladeni wartawan. “Tunggu tanggal 22 aja akh. Repot aja lu. Kita lihat hasil pleno KPU saja nanti,” ujarnya. Ditanya apakah dia akan menepati janjinya? Rano langsung menyeletuk. “Orang menang, masa harus mundur”. Wartawan memperjelas pertanyaan bahwa Rano pernah janji akan mundur kalau suara Jokowi-JK di Banten kalah? “Kan menang nasional. Udah yee,” ujarnya seraya buru-buru masuk ke dalam mobil dinasnya.
Wisas bercerita, pertemuan dalam rangka konsolidasi pemenangan Jokowi-JK di Banten di Hotel Le Dian, Kota Serang, saat itu dihadiri lebih dari 1.000 fungsionaris PDIP Banten, karena saat itu kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Saat itu, kata Wisas, sejumlah petinggi PDIP bergantian berpidato. Pertama dibuka pengurus DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, kemudian Plh Ketua DPD PDIP Banten Ribka Tjiptaning, lalu Megawati Soekarnoputri dan terakhir Rano Karno selaku Ketua DPP PDIP Bidang Infokom. Menurut Wisas, Rano berbicara saat itu dalam situasi internal. Karena dalam situasi internal, maka apa-apa yang menjadi kebijakan saat itu tentu menjadi rahasia partainya. “Wartawan saja ada etikanya, ketika dibilang off the record maka wartawan tidak boleh tulis. Begitu juga dengan apa yang ada pada kami. Ketika panitia katakan itu acara internal, maka tidak boleh menjadi konsumsi publik,” kata Wisas.
Wisas menjelaskan, saat itu Rano berbicara bahwa semua petugas partai (PDIP), baik yang jadi bupati/walikota, gubenur, maupun anggota DPRD/DPR, harus bertanggung jawab atas kemenangan suara Jokowi-JK. Maka, tidak hanya anggota DPR yang siap ditarik tugasnya. Sebagai kader partai, Rano yang kini menjabat Plt Gubernur Banten juga punya resiko ketika dia bergerak dan berjuang memenangkan suara Jokowi-JK. Sama seperti anggota legislatif yang ditugaskan partai untuk memenangkan suara di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi atau DPR RI. Karena, hal itu merupakan amanat Megawati Soekarnoputri. “Jadi jangan dilihat ansih bahwa pernyataan Rano saat diskusi internal menyatakan siap saya mundur kalau suara Jokowi-JK kalah, harus mundur. Jangan begitu! Peryataan itu bukan berdiri sendiri, tapi ada rangkaian ceritanya. Nah, saya melihat ini dipelintir,” tegas Wisas. Jokowi-JK Kalah di Banten, Mahasiswa Tagih Janji Rano Karno Mundur dari Jabatannya
Semula, kata Wisas, pengurus PDIP tidak menanggapi tentang pelintiran ini. Mereka menanggapi biasa saja. Tapi, karena ada pernyataan Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah yang ikut mendesak mundur, maka mereka perlu meluruskan. “Kami luruskan bahwa pernyataan Rano itu rangkaian daripada memotivasi karena dia sebagai petugas partai yang diamanatkan dorongan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri-red) agar semua petugas partai all out galang suara,” ujar Wisas. Dalam kesempatan itu, Wisas mengajak semua elemen masyarakat Banten untuk menjaga kondusivitas di Banten. “Kita semua menghormati dan menunggu hasil pleno KPU pada 22 Juli nanti. Kita berharap tidak ada pernyataan-pernyataan yang bisa membuat suasana tidak kondusif, terutama di Banten,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Banten Rano Karno ditantang untuk menepati janji politiknya yang menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Banten jika suara capres-cawapres nomor 2, Jokowi-JK, kalah di Provinsi Banten. “Saya tidak mau membawa-bawa institusi partai saya. Saya berbicara sebagai masyarakat Banten, saya menagih dan menantang Rano Karno menepati janjinya untuk mundur. Tepati janjimu,” ujar anggota Komisi I DPRD Banten Rahmad Saputra, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Kamis (10/7). Rahmad menyatakan, dirinya hanya sekedar mengingatkan dan menagih janji Rano Karno yang pernah berjanji di depan publik bahwa dia akan mundur kalau suara Jokowi-JK kalah di Provinsi Banten. Menurut Rahmad, hasil real count, suara pasangan Jokowi-JK di Banten kalah dari suara Prabowo-Hatta.
“Memang, hasil resminya nanti di pleno KPU pada 22 Juli 2014. Tapi saya ingin mengingatkan Rano bahwa ucapan seorang pemimpin itu ibarat sabda pandita raja. Artinya, ucapan pemimpin itu tidak boleh untuk mencari sensasi, dan umbar janji. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi, jangan sedikit-sedikit janji mundur, sedikit-sedikit janji mundur. Ya udah, kalau berani, mundur saja sekalian. Gentleman dong. Berani nggak?,” tegas Rahmad. Rano Karno saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di gedung DPRD Banten, enggan menanggapi desakan tersebut. Tidak seperti biasanya, Rano pasang wajah cemberut sambil buru-buru pergi dan enggan meladeni wartawan. “Tunggu tanggal 22 aja akh. Repot aja lu. Kita lihat hasil pleno KPU saja nanti,” ujarnya. Ditanya apakah dia akan menepati janjinya? Rano langsung menyeletuk. “Orang menang, masa harus mundur”. Wartawan memperjelas pertanyaan bahwa Rano pernah janji akan mundur kalau suara Jokowi-JK di Banten kalah? “Kan menang nasional. Udah yee,” ujarnya seraya buru-buru masuk ke dalam mobil dinasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar anda untuk menambah silaturahim.